FPII Lampung Siap Gelar Demo, Buntut Kekerasan Terhadap Wartawan Oleh Oknum Ketua DPRD Lampura

Bandar Lampung, www.lampungheadlines.com - Kasus dugaan pemukulan seorang Wartawan yang diduga dilakukan oleh Ketua DPRD Lampung Utara, Romli yang terjadi pada Rabu,15/9/21 kemarin, mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Organisasi Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Lampung. Kamis, 16/09/2021.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua FPII Setwil Provinsi Lampung, Aminudin, SP, FPII dalam hal ini mengutuk keras tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh seorang Pimpinan di Lembaga Wakil Rakyat di Kabupaten Lampung Utara tersebut.

" Bila informasi yang saya peroleh ini benar, bahwa wartawan dipukul oleh Ketua DPRD di Gedung Wakil Rakyat, ini sangat memalukan. Dan tidak bisa dianggap sepele," ucapnya saat diminta tanggapan atas beredarnya berita di media online atas kejadian tersebut.

" Sangat disayangkan seorang anggota Dewan, apa lagi jabatannya sebagai Ketua DPRD berulah seolah preman. Jangan jadi preman berdasilah," ujarnya di Kantor Sekretariat FPII Setwil Provinsi Lampung, Jln. Pulau Tegal, Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung.

Lanjut Aminudin, seorang wakil rakyat harusnya jadi panutan dan memberi contoh yang baik. Apalagi kepada wartawan yang merupakan Mitranya.

Pria yang sering disapa Amie Kancil ini juga mengingatkan, apa beliau tidak menyadari kalau jabatan yang sedang diamanahkan masyarakat kepadanya saat ini sebagai pejabat publik yang sudah seharusnya melayani semua aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun aspirasi masyarakat melalui media.

" Saya berharap oknum anggota dewan ini segera sadar bahwa semua kegiatannya tidak terlepas dari kerja Jurnalis agar informasi atau kegiatannya dapat sampai kepada publik," ungkapnya.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat maupun Partainya dapat mempertimbangkan Oknum Ketua Dewan ini bila dirinya ingin mencalonkan diri kembali.

Terkait laporan korban pemukulan kepada pihak penegak hukum, Aminudin berharap dapat segera ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Penegak hukum harus objektif, tidak pandang bulu, siapapun termasuk yang melakukan tindakan yang melanggar hukum harus diberi ganjaran, tidak terkecuali sekalipun pelaku oknum Ketua Dewan. Karena warga Indonesia sama kedudukannya di hadapan hukum.

Tambah Aminudin, Forum Pers Independent Indonesia ( FPII ) Provinsi Lampung akan ikut mengawal proses hukum oknum Ketua DPRD Lampung Utara ini.

"Kita percayakan kepada  Polres Lampung Utara untuk segera memprosesnya. Tapi bila nanti dalam proses hukumnya lambat  kemungkinan kita selaku organisasi Pers FPII yang punya moto "Garda terdepan membela Jurnalis" tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi/demo," jelasnya.

" Harapan saya, korban (wartawan -red) dan Organisasi Pers yang menaunginya tetap memproses kasus ini, agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya,  kekerasan terhadap jurnalis menimpa salah seorang wartawan media harian online, sumatera.com, Afriantoni, di Kabupaten Lampung Utara. 

Dari Informasi yang ada, pelakunya Ketua DPRD Lampung Utara Romli. Berikut kronologis Kejadiannya. Efriantoni, warga Jalan Pahlawan, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, menjelaskan sebelum dia dianiaya di ruang Fraksi Partai PAN, Gedung DPRD Lampung Utara di Jalan Sukamo Hatta, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, dirinya sedang dengan bersama salah seorang anggota Dewan di halaman depan Gedung DPRD Kabupaten Lampung Utara.

Saat itu, Efriantoni kemudian dipanggil oleh Romli, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara. Romli mengajak Efriantoni masuk ke ruangan Fraksi PAN. Kemudian mereka terlibat cekcok mulut. Sejurus kemudian pelaku langsung memukul wajah korban hingga beberapa kali, kemudian korban dipisah oleh ajudan Romli yang bernama Heri serta beberapa pegawai Honorer di Kantor DPRD. Rabu (15/09/2021) sekira pukul 13.20 WIB

Korban (Afriantoni - red) kemudian melaporkan kasus tersebut Ke Polres Lampung Utara dengan bukti laporan polisi LP Nomor: STPL/B-1/976/IX/2021/SPKT/Polres Lampung Utara/Polda Lampung, tanggal 15 September 2021.

”Aksi pemukulan itu terjadi di ruang fraksi PAN dan halaman kantor DPRD Lampura. Akibat pemukulan itu, saya mengalami luka memar pada bagian wajah dan mata sebelah kanan. Saya sudah lakukan visum untuk selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polres Lampura,” kata Efriantoni.

"Setelah itu saya pergi ke ruang wartawan. Dan saat itu saya bertemu dengan pelaku kembali, saya dirangkul sama pelaku, kemudian saya dipukul lagi dengan menggunakan tangan satu kali. Atas kejadian ini saya melapor ke Polres Lampung Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Efrianto, yang diterima Ka SPK Polres Lampung Utara, Aipda Hendra Dinata.

Belum diketahui pasti motif hingga terjadi pemukulan tersebut. Hingga berita ini ditayangkan, Ketua DPRD Lampung Utara yang diduga melakukan pemukulan terhadap wartawan, belum memberikan keterangan resmi. Konfirmasi juga belum dapat diperoleh disebabkan nomor ponsel yang bersangkutan non aktif. (RIS)

Sumber : FPII Setwil Lampung.

Continue Reading

BUPATI AGUNG CUKUR PLONTOS RAMBUTNYA

LAMPURA, WWW.LAMPUNGHEADLINES.COM - Usai ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPU Lampung Utara, periode 2019 - 2024, H.Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP, MH, Langsung membayar Nazar yang di ucapkan sebelum masa kampanye Pilkada Lampung Utara, bahwa ketika Terpilih dan ditetapka sebagai Bupati Lampung Utara periode kedua, beliau akan mencukur plontos rambutnya.

Bertempat di Posko Tim Pemenangan yang terletak di jalan Soekarno Hatta, disaksikan oleh ratusn simpatisan dan elemen partai pengusung Nazar itu dibayar kontan dan mencukur habis rambut beliau,, bersamaan dengan Wakil Bupati terpilih.

Hal ini dilakukan semata mata ungkapan rasa syukur,, bahwa Allah telah mengabulkan Do'a dan Usaha, seluruh unsur Tim pemenangan dan seluruh relawan, sehingga diberi kepercayaan oleh Masyarakat untuk memimpin Lampung Utara Periode kedua, selama Lima Tahun kedepan.

Lebih lanjut, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berharap,, dan memohon masukan dari seluruh masyarakat, "Ketika kami salah, tegur kami,, ketika kami dirasa kurang baik, maka luruskan kami" ucapnya.

Ketua Presidium Partai Koalisi, Farouk Danial dalam sambutannya menyampaikan dibawah kepemimpinan H.AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, S.STP, MH, dan H.BUDI UTOMO, SE, MM, mudah mudahan Lampung Utara akan jauh lebih baik. Tak luput juga Faruk berharap semua partai koalisi bekerja bersama sama, untuk mengawal kebijakan Bupati yang pro rakyat, dan berjalan sesuai dengan RPJMD yang telah disusun.

Dipenutup sambutan,, Agung mengharapkan kesehatan dan kekuatan, dalam menuntaskan kepemimpinan beliau pada periode pertama, dengan kondisi Wakil Bupati Sri Widodo yang sampai saat ini tidak pernah ngantor, dan tidak jelas keberadaan nya. (HN)

Continue Reading

KPU LAMPURA TETAPKAN PASLON ABDI PEMENANG PILKADA

LAMPURA, WWW.LAMPUNGHEADLINES.COM - KPU Lampung Utara, menetapkan Pasangan H.AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, S.STP, MH dan H.BUDI UTOMO, SE, MM, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, periode 2019 - 2024, Rabu, 25 Juli 2018.

Penetapan tersebut dilakukan di Aula KPU Lampung Utara, acara yang dipimpin oleh Ketua KPU Lampura Marthon, SE, beserta komisioner KPU Lampura lainnya dan dihadiri oleh Paslon No. 3 dan Pimpinan Partai Pengusung pasangan ini dengan perolehan suara 162.426 suara.(50,85%).

Dengan ditetapkan nya Paslon ini, maka selesai sudah tahapan Pilkada Lampung Utara, tinggal menunggu pelantikan, dan berakhirnya masa jabatan bupati Lampung Utara, 25 Maret 2019.

Bupati terpilih H.AGUNG ILMU MANGKUNEGARA menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Lampung utara, beliau berharap Do'a restu dari masyarakat, agar beliau diberi kesehatan dan kekuatan dalam memimoin Kabupaten Lampung Utara bersama wakil Bupati terpilih H.BUDI UTOMO, SE, MM, untuk periode 5 tahun kedepan.

"Ini bukan kemenangan siapa siapa, tetapi kemenangan rakyat lampung Utara" Ucapnya, dan beliau mengharapkan untuk bersam-sama membangun Lampung Utara.

Salah satu warga Lampura saat ditemui oleh awak media menyampaikan harapannya, "Semoga Lampung Utara akan lebih baik, dan berharap kepada Pemenang untuk melaksanakan seluruh program dan janji kampanye mereka kemarin", pungkasnya.

Penetapan ini tidak meleset dari perkiraan sebab sesuai agenda, tinggal menunggu petunjuk dari KPU pusat, sambil menunggu apabila ada gugatan. Apabila ternyata tidak ada, maka akan dilakukan penetapan hari ini. (HN)

Continue Reading

FB Karjiyono : Dana Desa (DD) Menjadi Salah Satu Instrumen Dalam Pengentasan Kemiskinan

TANGGAMUS, WWW.LAMPUNGHEADLINES.COM - Pemerintah Kabupaten Tanggamus
gelar rapat kerja teknis (Rakernis) penanggulangan kemiskinan KabupatenTanggamus 2018 di Aula Hotel 21 Gisting, Selasa (10/04/2018).

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Tanggamus, FB Karjiyono saat membuka acara tersebut mengatakan, masalah kemiskinan merupakan masalah yang krusial dan membutuhkan respon dari berbagai pihak untuk bersinergi mengentaskan kemiskinan.

“Dalam penanggulangan kemiskinan di Tanggamus, saya mengharapkan, seluruh OPD, kecamatan sampai dengan tingkat pemerintahan pekon bersinergi dan menyamakan pemahaman guna mengentaskan kemiskinan,” kata Karjiyono.

Dikatakan Karjiyono, Dana Desa (DD) menjadi salah satu instrumen dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tanggamus. Karena dengan anggaran tersebut, pemerintahan desa dapat memberdayakan program-program dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya. “Manfaatkan sebaik-baiknya dana desa untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, kata Karjiyono, agar setiap program kegiatan yang dibuat oleh organisasi perangkat daerah (OPD) bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Demikian pula OPD agar memprogramkan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

Sementara Kabid P3M Bappeda Provinsi Lampung, Fitri Anita Damhuri selaku narasumber pada acara ini memaparkan profil kemiskinan provinsi dan pemanfaatan basis data terpadi (BDT) agar penerima manfaat dapat tepat sasaran.

Menurut Fitri, salah satu tantangan utama dalam program-program penanggulangan kemiskinan adalah mengidentifikasi secara tepat kelompok sasaran yang akan menerima manfaat program berdasarkan kriteria keikut sertaan dan tujuan program.

“Pada dasarnya ini berarti ketepatan memilah kelompok masyarakat yang berhak atau yang tidak berhak menjadi peserta program,” kata dia. Dikatakannya, efektivitas penetapan sasaran diyakini berdampak langsung terhadap keberhasilan pencapaian tujuan program perlindungan sosial dalam
menanggulangi kemiskinan.

Kegiatan Rakornis ini dihadir ratusan undangan yang terdiri dari seluruh OPD Tanggamus, Instansi Vertikal, Dunia Usaha, BUMD, seluruh camat dan kasi kesmas se-Kabupaten Tanggamus. Dengan Tema “Meningkatkan Kualitas Penerima Manfaat yang Tepat Sasaran”. (Rudi)

Continue Reading

Lagi-lagi Kekerasan Terhadap Wartawan Kembali Dipertontonkan Oknum Anggota Brimob Hantam Kepala Biro SKH Bongkar Post

LAMPUNGUTARA, WWW.LAMPUNGHEADLINES.COM - Lagi, kekerasan terhadap wartawan kembali dipertontonkan. Hartoni, Kepala Biro SKH Bongkar Post Kabupaten Lampung Utara, mengalami kekerasan secara fisik, yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan saat melakukan investigasi di lapangan terkait proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Lampung, yang bersumber dari anggaran tahun 2017.

Proyek tersebut berupa pembangunan jalan rigid beton di Bandar Abung - Simpang Tujoh, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, senilai Rp4,5 miliar, yang dimenangkan oleh PT Karya Kamefada Wijaya Indonesia.

Selasa (5/12) pada saat kejadian sore, Hartoni dan dua orang rekannya, yakni Nofriyanto Ketua LSM Reformasi dan Rizal Kepala Biro Merdeka News, melakukan investigasi di lokasi pekerjaan.

Toni, yang saat itu merekam hasil pekerjaan, yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, beserta dua orang rekannya menanyakan perihal proyek tersebut kepada salah seorang pengawas pekerjaan yang ada di lokasi. Lantas, pengawas ini menelpon seseorang, yang ternyata adalah oknum aparat keamanan dari Kesatuan Brigade Mobil (Brimob) Kompi Lampung Tengah, berinisial Ar. Tak berapa lama, Ar datang ke lokasi pekerjaan menggunakan kendaraan roda empat, yang juga ditemani beberapa orang rekannya.

Ar yang saat itu mengenakan baju sipil, diketahui sebagai aparat keamanan, dengan memegang senapan laras panjang. Tanpa perlawanan, Toni langsung diterjang dengan popor senjata, ditendang, dan ditempeleng, bahkan kantong bajunya pun robek akibat ditarik Ar yang hendak merebut handphone Toni yang ada di dalam kantong kemeja berwarna biru.

Atas persoalan ini, pihak Bongkar Post mendukung penuh penuntasan kasus kekerasan yang dialami Kepala Biro Lampung Utara.

“Ini arogansi aparat atas kerja-kerja jurnalis, tidak seharusnya oknum aparat keamanan melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Apalagi yang menjadi korban adalah seorang jurnalis yang sedang melaksanakan pekerjaannya di lapangan, mencari informasi dan mengkonfirmasikannya ke sumber berita.

Namun, yang didapat malah hantaman popor senjata. Ini apa kalau bukan arogan,” tandas Tika, Pimpinan Redaksi Bongkar Post, saat menjenguk korban, di rumah sakit, Rabu (6/12) petang.

Korban, sambung Tika, mengalami trauma dan sesak nafas, sehingga harus dibawa ke rumah sakit. “Korban sampai menggunakan alat bantu nafas dan oksigen, dan beberapa bagian tubuhnya memar dan terasa sakit,” ungkap wanita berkerudung ini.

Menurutnya, apa yang dilakukan oknum aparat keamanan ini jelas diluar tupoksi dan menyalahi wewenang.

“Disini terjadi pelanggaran UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, dimana aparat keamanan tersebut menghalang-halangi tugas wartawan, bisa kena sanksi pidana dan denda,” tukasnya.

Sementara, UPT Wilayah 4 Dinas PU Provinsi Lampung, Mega Asli, saat dikonfirmasi, malah mengaku tidak tahu ada pembangunan jalan rigid beton di Bandar Abung - Simpang Tujoh, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, senilai Rp4,5 miliar, tahun 2017.

“Saya sendiri tidak tahu ada proyek tersebut disini, saya tahunya baru ini, ketika ada masalah seperti ini,” aku Mega.

Ia pun menyayangkan adanya kejadian kekerasan terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya sebagai jurnalis. “Saya sudah memberitahu Kadis tentang persoalan ini, bahwa saya tidak pernah diberitahu adanya paket pekerjaan disini (Lampung Utara, red), tapi ketika hendak pencairan PHO, saya baru dihubungi dan disuruh tanda tangan, ini yang saya tidak mau.

Pernah saya menolak disuruh tanda tangan PHO, saya tidak mau di kemudian hari apa yang saya tanda tangan itu ternyata bermasalah, karena pasti yang ada tandatangan disitu yang akan dipanggil. Nah, hal ini yang saya koordinasikan dengan Kadis,” bebernya... (red/y)

Continue Reading